Pemprov Jateng Terima Dua Penghargaan dari BPKP
By Abdi Satria
nusakini.com-Semarang- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima dua penghargaan dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP). Dua penghargaan tersebut diberikan atas kinerja Pemprov Jateng yang mencapai level tiga untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Indeks.
“Kami memberikan penghargaan kepada Pemprov Jateng karena sudah mencapai level tiga untuk pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Indeks. Jadi ada dua penghargaan yang kita sampaikan kepada Pemprov Jateng,” kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Tri Handoyo, seusai menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Puri Gedeh, Selasa (14/6/2022).
Tri menjelaskan, sistem pengendalian intern pemerintah memberikan jaminan kepada pemerintah provinsi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Juga taat kepada ketentuan-ketentuan dan persetujuan yang aman.
“Sistem inilah yang bisa memberikan jaminan kepada pemerintah provinsi, bahwa teman-teman di Pemprov Jateng ini bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, taat kepada ketentuan-ketentuan, accept-nya juga aman,” bebernya.
Sementara untuk penghargaan manajemen risiko indeks, imbuh Tri, membuktikan Pemprov Jateng sudah melakukan pengelolaan risiko dengan baik. Menurutnya, risiko tersebut cukup banyak, sehingga harus dikelola dengan baik.
“Kita punya yang namanya risk management di pemprov, dan sudah mencapai level tiga juga. Tidak banyak di Indonesia yang sudah mencapai level tiga,” ujar Tri.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, dua penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi kawan-kawan di Pemprov Jateng untuk menjadi lebih baik. Terkait penghargaan SPIP, dari lima level yang ada, belum ada yang mencapai level lima. Begitu halnya dengan penghargaan manajemen risiko indeks.
“Alhamdulillah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten/kota bisa mencapai level tiga. Ini grade-nya sampai lima. Saya tanya yang sudah sampai lima sudah ada belum? Belum ada. Kalau yang level empat ternyata baru Kementerian Keuangan. Level tiga itu sudah rata-rata atas kata mereka. Ini sistem pengendalian intern pemerintah, maka berarti APIP bekerja,” katanya.
Ganjar menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang serius dalam menanggulangi dua hal tersebut. Selain dapat menjadi instrumen mencegah korupsi, juga sebagai penilaian terhadap kinerja dan manfaat atau audit value.
“Jadi dua penghargaan yang menurut saya penting, bahwa reformasi birokrasi berjalan karena akan sampai lima maka kita sekarang dorong, naik ke empat dulu yuk karena baru kementerian keuangan. Pasti kita akan sudah berkeringat betul-betul, kita serius betul-betul. Sistem harus baik dan pengawasan juga harus ketat,” tandasnya. (rls)